Dengan adanya permasalahan tentang masih dikontrolnya ruang udara Indonesia oleh FIR asing khususnya diatas Batam, Kepulauan Riau, dan Natuna oleh FIR Singapura kemudian dengan telah dimilikinya kemampuan baik di bidang teknologi maupun SDM navigasi, maka Indonesia berkeinginan untuk mengambil alih kontrol FIR tersebut sebagai bangsa yang berdaulat dan juga sebagai wujud pelaksanaan dari Undang-Undang Penerbangan.
Terkait dengan hal tersebut, perlu ditinjau lebih lanjut mengapa Indonesia memandang perlu untuk mengambil alih kontrol FIR dari pihak Singapura serta kemungkinan hambatan-hambatan yang dihadapi dalam mewujudkan kehendak tersebut.
Terkait dengan hal tersebut, perlu ditinjau lebih lanjut mengapa Indonesia memandang perlu untuk mengambil alih kontrol FIR dari pihak Singapura serta kemungkinan hambatan-hambatan yang dihadapi dalam mewujudkan kehendak tersebut.
Apa itu FIR?
Wilayah Informasi Penerbangan (Flight Information Region; FIR) adalah wilayah ruang udara tertentu yang menyediakan layanan informasi penerbangan dan layanan peringatan (alerting service; ALRS). FIR adalah pembagian ruang udara terbesar yang masih digunakan saat ini. FIR telah ada sejak 1947.
Setiap bagian atmosfir bumi adalah bagian dari sebuah FIR. Ruang udara negara-negara kecil dicakup oleh satu FIR. Ruang udara negara-negara besar dibagi menjadi beberapa FIR regional. Sejumlah FIR ruang udara beberapa negara. Ruang udara laut dibagi menjadi Wilayah Informasi Laut (Oceanic Information Region; OIR) dan diserahkan kepada otoritas pengendali yang paling dekat dengan wilayah itu. Pembagian wilayah dilakukan melalui perjanjian internasional oleh Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (ICAO).
FIR di Indonesia terbagi atas dua wilayah, yaitu FIR Jakarta dan FIR Makassar yang dibantu FIR Singapura atas sektor A, B, dan C (wilayah diatas Batam, Matak dan Natuna). Untuk sektor A, Indonesia mendelegasikan tanggung jawab pelayanan navigasi penerbangan mulai dari permukaan laut hingga ketinggian 37 ribu kaki. Untuk sektor B, pendelegasian meliputi permukaan laut hingga ketinggian tak terbatas. Untuk sektor C, ditetapkan sebagai wilayah abu-abu (tidak termasuk dalam perjanjian, karena masih terkait soal perbatasan dengan Malaysia).
Di sektor A, FIR Singapura mendapat mandat untuk mengutip pungutan jasa navigasi penerbangan sipil (Route Air Navigation Services; RANS Fee) atas nama pemerintah Indonesia. Sedangkan sektor B dan C tidak dikenai RANS Fee dikarenakan masih membutuhkan pembahasan lebih lanjut dengan berbagai pihak.
Setiap bagian atmosfir bumi adalah bagian dari sebuah FIR. Ruang udara negara-negara kecil dicakup oleh satu FIR. Ruang udara negara-negara besar dibagi menjadi beberapa FIR regional. Sejumlah FIR ruang udara beberapa negara. Ruang udara laut dibagi menjadi Wilayah Informasi Laut (Oceanic Information Region; OIR) dan diserahkan kepada otoritas pengendali yang paling dekat dengan wilayah itu. Pembagian wilayah dilakukan melalui perjanjian internasional oleh Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (ICAO).
FIR di Indonesia terbagi atas dua wilayah, yaitu FIR Jakarta dan FIR Makassar yang dibantu FIR Singapura atas sektor A, B, dan C (wilayah diatas Batam, Matak dan Natuna). Untuk sektor A, Indonesia mendelegasikan tanggung jawab pelayanan navigasi penerbangan mulai dari permukaan laut hingga ketinggian 37 ribu kaki. Untuk sektor B, pendelegasian meliputi permukaan laut hingga ketinggian tak terbatas. Untuk sektor C, ditetapkan sebagai wilayah abu-abu (tidak termasuk dalam perjanjian, karena masih terkait soal perbatasan dengan Malaysia).
Di sektor A, FIR Singapura mendapat mandat untuk mengutip pungutan jasa navigasi penerbangan sipil (Route Air Navigation Services; RANS Fee) atas nama pemerintah Indonesia. Sedangkan sektor B dan C tidak dikenai RANS Fee dikarenakan masih membutuhkan pembahasan lebih lanjut dengan berbagai pihak.
Awal Mula
Awal diserahkannya kontrol FIR Indonesia kepada Singapura yaitu saat diselenggarakannya pertemuan ICAO pada Maret 1946 di Dublin, Irlandia untuk membahas pembagian dan pengelolaan FIR. Karena traffic di Malaka meningkat pesat, ICAO menegaskan untuk ditunjuk Air Traffic System disana, namun karena pada saat itu Indonesia baru merdeka, sehingga delegasi Indonesia tidak hadir dalam pertemuan tersebut. Akhirnya FIR untuk sektor ABC diberikan kepada Singapura yang dahulu masih wilayah koloni Inggris.
Sektor A adalah wilayah di bagian utara Singapura, sedangkan sektor C mencakup bagian utara sektor B yang tersambung ke Laut Cina Selatan. Berjalannya waktu, FIR yang dikontrol oleh Singapura menjadi wilayah yang strategis dan sibuk oleh penerbangan pesawat-pesawat internasional. Pada tahun 1973, sektor ABC mulai dikelola bersama oleh Singapura dan Malaysia dengan Singapura mengontrol ketinggian diatas 24.500 kaki dan Malaysia dibawah 24.500 kaki.
Setelah mempelajari secara cermat dasar hukum dan melakukan persiapan operasional, Indonesia secara resmi membawa masalah tersebut ke RAN (Regional Air Navigation) Meeting yang diselenggarakan pada Mei 1993 di Bangkok yang diikuti oleh negara-negara kawasan Asia dan Pasifik (ASPAC). Dalam RAN-Meeting diputuskan bahwa pengambilalihan FIR diatas Natuna diselesaikan secara bilateral oleh Indonesia dan Singapura, namun gagal tercapainya kesepakatan.
Upaya Indonesia untuk melakukan pengambilalihan FIR diatas Natuna dari Singapura kembali gagal. Bukan karena Singapura mempersulit Indonesia, tetapi karena di kawasan Natuna ini Indonesia pernah mengadakan perjanjian dengan Malaysia yang disepakati dengan dibuatnya Rezim Hukum Negara Nusantara (Hak Malaysia di Laut Teritorial, Perairan Nusantara dan Ruang Udara di atas Perairan dan Wilayah Republik Indonesia) yang ditandatangani pada Februari 1982 dan diratifikasi melalui UU No. 1 Tahun 1983. Oleh karena itu, Malaysia menuntut juga harus dilibatkan dalam pembahasan sengketa FIR diatas Natuna, sehingga masalah FIR diatas Natuna pun menjadi semakin kusut dengan bertambahnya jumlah pihak yang terlibat.
Tahun 2003 diselenggarakan RAN-Meeting keempat, namun kali ini tidak ada pembahasan lebih lanjut tentang pengambilalihan FIR diatas Natuna dari Singapura.
Pertimbangan Penentuan FIR
FIR ditentukan berdasarkan Pasal 28 Chicago Convention 1944 yang dijabarkan lebih lanjut dalam Annex 11 tentang Air Traffic Services. Menurut Pasal 28, Indonesia wajib menyediakan fasilitas dan pelayanan navigasi penerbangan sesuai ketentuan dalam Konvensi, namun demikian dalam Annex 11, Indonesia dapat mendelegasikan pengawasan tersebut kepada negara lain (Singapura) bilamana merasa belum mampu mengawasi lalu lintas udara diatas kedaulatan Republik Indonesia, sesuai dengan Pasal 262 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Penerbangan No. 1 Tahun 2009. Batas FIR tidak harus sama dengan batas administrasi atau batas teritorial suatu negara.
Sektor A adalah wilayah di bagian utara Singapura, sedangkan sektor C mencakup bagian utara sektor B yang tersambung ke Laut Cina Selatan. Berjalannya waktu, FIR yang dikontrol oleh Singapura menjadi wilayah yang strategis dan sibuk oleh penerbangan pesawat-pesawat internasional. Pada tahun 1973, sektor ABC mulai dikelola bersama oleh Singapura dan Malaysia dengan Singapura mengontrol ketinggian diatas 24.500 kaki dan Malaysia dibawah 24.500 kaki.
Setelah mempelajari secara cermat dasar hukum dan melakukan persiapan operasional, Indonesia secara resmi membawa masalah tersebut ke RAN (Regional Air Navigation) Meeting yang diselenggarakan pada Mei 1993 di Bangkok yang diikuti oleh negara-negara kawasan Asia dan Pasifik (ASPAC). Dalam RAN-Meeting diputuskan bahwa pengambilalihan FIR diatas Natuna diselesaikan secara bilateral oleh Indonesia dan Singapura, namun gagal tercapainya kesepakatan.
Upaya Indonesia untuk melakukan pengambilalihan FIR diatas Natuna dari Singapura kembali gagal. Bukan karena Singapura mempersulit Indonesia, tetapi karena di kawasan Natuna ini Indonesia pernah mengadakan perjanjian dengan Malaysia yang disepakati dengan dibuatnya Rezim Hukum Negara Nusantara (Hak Malaysia di Laut Teritorial, Perairan Nusantara dan Ruang Udara di atas Perairan dan Wilayah Republik Indonesia) yang ditandatangani pada Februari 1982 dan diratifikasi melalui UU No. 1 Tahun 1983. Oleh karena itu, Malaysia menuntut juga harus dilibatkan dalam pembahasan sengketa FIR diatas Natuna, sehingga masalah FIR diatas Natuna pun menjadi semakin kusut dengan bertambahnya jumlah pihak yang terlibat.
Tahun 2003 diselenggarakan RAN-Meeting keempat, namun kali ini tidak ada pembahasan lebih lanjut tentang pengambilalihan FIR diatas Natuna dari Singapura.
Pertimbangan Penentuan FIR
FIR ditentukan berdasarkan Pasal 28 Chicago Convention 1944 yang dijabarkan lebih lanjut dalam Annex 11 tentang Air Traffic Services. Menurut Pasal 28, Indonesia wajib menyediakan fasilitas dan pelayanan navigasi penerbangan sesuai ketentuan dalam Konvensi, namun demikian dalam Annex 11, Indonesia dapat mendelegasikan pengawasan tersebut kepada negara lain (Singapura) bilamana merasa belum mampu mengawasi lalu lintas udara diatas kedaulatan Republik Indonesia, sesuai dengan Pasal 262 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Penerbangan No. 1 Tahun 2009. Batas FIR tidak harus sama dengan batas administrasi atau batas teritorial suatu negara.
Pendelegasian tersebut tidak mengurangi kedaulatan Republik Indonesia. Apabila Indonesia dianggap telah mampu, maka pendelegasian tersebut dapat dikembalikan kepada Indonesia, seperti yang terjadi di Vietnam yang sebelumnya dilayani oleh negara tetangganya sesuai RAN Meeting di Bangkok.
Dalam Pasal 458 UU No. 1 Tahun 2009 ditegaskan bahwa wilayah udara RI yang pelayanan navigasi penerbangannya didelegasikan kepada negara lain sudah harus dievaluasi dan dilayani oleh lembaga penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan (LPPNPI) paling lambat 15 tahun sejak UU tersebut berlaku. UU No. 1 Tahun 2009 berlaku Januari 2009 yang artinya pada Januari 2024, ruang udara diatas Natuna harus beralih dari FIR Singapura menjadi FIR Jakarta dibawah ATC Bandara Soekarno-Hatta.
(bersambung ke Bagian 2...)
Dalam Pasal 458 UU No. 1 Tahun 2009 ditegaskan bahwa wilayah udara RI yang pelayanan navigasi penerbangannya didelegasikan kepada negara lain sudah harus dievaluasi dan dilayani oleh lembaga penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan (LPPNPI) paling lambat 15 tahun sejak UU tersebut berlaku. UU No. 1 Tahun 2009 berlaku Januari 2009 yang artinya pada Januari 2024, ruang udara diatas Natuna harus beralih dari FIR Singapura menjadi FIR Jakarta dibawah ATC Bandara Soekarno-Hatta.
(bersambung ke Bagian 2...)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar