Pengelolaan 3 bandar udara yang kini berstatus Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Perhubungan siap dilelang ke investor swasta. Ketiga bandara yang dinilai potensial itu adalah Bandara Raden Inten II (Lampung), Bandara Mutiara (Palu), dan Bandara Komodo (Labuan Bajo).
Direktur Bandar Udara Kementerian Perhubungan, Bambang Tjahyono mengatakan "Beberapa perusahaan sudah menyatakan minat secara tertulis. Salah satunya Garuda Indonesia yang mengajukan minat pengembangan Bandara Komodo".
Bambang meyakini, dalam waktu 4 bulan ke depan, dokumen penawaran kerja sama ke swasta itu telah rampung. Dengan demikian, lelang untuk investor swasta bisa segera digelar. "Tidak hanya PT. Angkasa Pura I dan II yang mengelola bandara, pihak lain juga diberi kesempatan agar ada kompetisi" katanya.
Sebenarnya, total ada 10 bandara UPT yang akan dikerjasamakan pemerintah dengan swasta. Untuk memilih 10 bandara yang akan dikembangkan itu, Kementerian Perhubungan bersama Kementerian Keuangan dan Indonesia Infrastructure Finance mengkaji kelayakan 233 bandara. Hasilnya, ada 3 maskapai penerbangan dan 8 perusahaan swasta yang juga berminat mengembangkan 10 bandara tersebut. Namun, untuk tahap awal, pemerintah memilih 3 bandara paling potensial untuk dilelang terlebih dulu.
10 bandara UPT yang akan ditawarkan:
1. Bandara Sentani (Jayapura)
2. Bandara Mutiara (Palu)
3. Bandara Juwata (Tarakan)
4. Bandara Matahora (Wakatobi)
5. Bandara Sultan Baabulah (Ternate)
6. Bandara Tjilik Riwut (Palangkaraya)
7. Bandara Komodo (Labuan Bajo)
8. Bandara Hanandjoedin (Tanjung Pandan)
9. Bandara Fatmawati (Bengkulu)
10. Bandara Raden Inten (Lampung)
Direktur Utama Garuda Indonesia, Emirsyah Satar, pekan lalu mengakui telah menyampaikan surat tertulis yang menyatakan minat untuk melakukan kerja sama pengembangan bandara. "Sudah kami sampaikan secara tertulis kepada Kementerian Perhubungan. Tinggal menunggu pembukaan lelang" katanya. Namun, Emir enggan mengungkapkan perihal besaran investasi.
Menanggapi rencana pemerintah itu, pengurus harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Tulus Abadi, berpendapat seyogyanya bandara tetap dikelola pemerintah. Jika bandara dikelola pemerintah, katanya, tarif dapat ditekan dengan subsidi silang. Laba dari bandara yang ramai dapat membantu pengembangan bandara yang sepi. "Kalau dikelola swasta, laba akan menjadi prioritas" ujar Tulus.
Adapun Ketua Association of the Indonesia Tours and Travel Agencies, Asnawi Bahar, menilai program pembangunan dan pengembangan bandara harus memperhatikan potensi pariwisata. Ia setuju jika tahun ini Kementerian Perhubungan mengembangkan Bandara Komodo di Labuan Bajo bekerja sama dengan Garuda Indonesia untuk mendukung industri pariwisata. "Pengembangan di Labuan Bajo akan meningkatkan jumlah kunjungan turis" kata Asnawi. Ia mengimbuhkan, tingkat pertumbuhan kunjungan turis ke Labuan Bajo sekitar 20 persen per tahun dengan mayoritas berasal dari Eropa.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar