Tidak kurang dari Wakil Presiden Boediono, Menteri Perhubungan EE Mangindaan, Wakil Menteri Perhubungan Bambang Soesantono dan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Harry Bakti menyatakan bahwa Bandara Halim PK siap untuk menampung pemindahan tersebut. Begitu pula Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsekal (TNI) I.B Putu Dunia dan Direktur Utama PT Angkasa Pura II Tri S Sunoko. “Sudah dikoordinasikan. Kita sudah bahas selama ini tidak ada permasalahan,” ujar Putu Dunia kepada media di sela-sela Rapim TNI-Polri, di Jakarta, 9 Januari lalu.
Dioperasikannya Bandara Halim sebagai bandara penerbangan komersil tujuan domestik merupakan langkah jangka menengah untuk mengurangi kepadatan penerbangan di Bandara Soekarno Hatta.
“Ini tentu adalah langkah menengah saja. Jangka panjang, pembangunan lebih luas untuk layani cakupan Jabodetabek,” jelas Wakil Presiden Boediono.
Slot penerbangan yang disiapkan mencapai 126 slot selama 24 jam. Jumlah ini sekitar 10% dari jumlah slot di Bandara Soekarno-Hatta. Jumlah slot yang disediakan itu di luar slot yang akan digunakan untuk penerbangan TNI AU dan untuk sekolah penerbangan serta maskapai yang selama ini telah menggunakan Bandara Halim.
Pengaturannya sudah diatur sedemikian rupa sehingga tidak saling mengganggu dengan penerbangan lain terutama penerbangan TNI AU. Pada pukul 06.00– 12.00 WIB slot yang diperbolehkan adalah dua penerbangan datang dan dua penerbangan berangkat per jam (2-2). Pada pukul 12.00- 18.00 slotnya 3-3, pukul 18.00 -21.00 slotnya 2-2 dan pukul 21.00 – 06.00 slotnya 3-3.
Untuk penerbangan pindahan ini, pihak bandara juga telah menyediakan tiga tempat parkir untuk pesawat sekelas B737-800 NG/ B737-900 ER dan A320. Namun karena keterbatasan tempat parkir, pesawat pindahan tersebut tidak boleh bermalam di bandara ini.
Untuk kenyamanan penumpang, pengelola bandara sudah menyediakan terminal yang mampu menampung penumpang untuk tiga keberangkatan dan tiga kedatangan pesawat dalam satu jam.
PT. Angkasa Pura II juga telah melakukan revitalisasi besar di bandara ini. Selain terminal, juga ada pengaturan ulang parkir kendaraan, menyediakan taksi dan bus bandara serta memperbarui restoran dan toko-toko. Investasi yang digelontorkan sekira Rp 6,7 miliar.
Bandara Halim PK sebenarnya adalah di bawah kendali TNI AU. Penerbangan sipil menjadi enclave civil di bandara ini. Oleh karena itu penerbangan militer TNI AU tetap menjadi penerbangan utama. Selama ini, selain penerbangan TNI AU, bandara juga digunakan untuk latihan terbang beberapa sekolah penerbangan, penerbangan maskapai carter dan maskapai berjadwal dengan jumlah tempat duduk di bawah 100 kursi.
Menurut hemat penulis, bukankah akan lebih baik apabila penerbangan militer TNI AU dialihkan ke Bandara Atang Sanjaya, Bogor dan keperluan sekolah penerbangan ke Bandara Budiarto, Curug untuk memberi porsi lebih untuk penerbangan domestik dan carter?
